Saat ini, kita telah
merasakan pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhyono
selama hampir dua periode. Pada 9 April 2014 nanti, kita akan kembali memilih
presiden dan wakil presiden yang baru untuk negara tercinta ini. Apa saja
hal-hal yang patut kita cermati dari penegakan hukum selama dua periode
terakhir ini? Berikut opini-opini mengenai penegakan hukum di Indonesia.
Yang paling menonjol di negara ini, masih terdapat
ketidak adilan hukum antara masyarakat yang memiliki banyak harta dan miskin
harta. Sudah terlalu banyak koruptor-koruptor yang difasilitasi mewah di negeri
ini. Contohnya saja, pada kasus Gayus Tambunan pada tanggal 31 Maret 2010
terkait kasus markus pajak RP 28 Miliar. Beliau yang hanya pegawai golongan 3 A
di kantor pajak mampu mempunyai rumah dan mobil mewah serta bentuk kekayaan
lainnya. Kemudian, saat beliau telah menjadi tahanan, ia bisa berlibur ke luar
negeri dengan memalsukan visanya dan menonton pertandingan olahraga di Bali.
Hal itu sungguh menunjukan tentang buruknya penegakan hukum di Indonesia.
Bagi orang-orang kaya seperti Gayus adalah hal yang
sangat mudah untuk membeli hukum di negeri ini. Berbeda dengan kasus nenek
Minah berusia 55 tahun yang terjadi
pertengahan agustus 2009. Nenek Minah warga desa Darmakraden, Kecamatan
Ajibarang,Kabupaten Banyumas,Jawa Tengah harus dihadapkan ke Pengadilan Negeri
Purrwokerto,Kabupaten Banyumas,dengan tuduhan mencuri buah kakao (coklat) milik
perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4.
Nenek minah mengaku telah memetik tiga buah kakao
dari perkebunan tersebut. Maksudnya untuk bibit di kebunnya yang kecil dan
memang ditanami kakao. Tapi perbuatannya dipergoki mandor perkebunan. Dia minta
maaf sambil mengembalikan ketiga kakao itu kepada sang mandor. Tapi rupanya
tiada maaf bagi nenek minah,karena sang mandor melapor ke atasan dan diteruskan
ke polisi. Di proses,lantas ke Kejaksaan,dan berakhir di Pengadilan Negeri
Purwokerto. Nenek Minah dijatuhi hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Dia memang
tidak perlu dipenjara,tapi jangan sampai melakukan tindak pidana. Dan
sebelumnnya pun dia sudah menjalani tahanan rumah sekjak 13 Oktober sampai 1 November
2009.
Terlihat perbedaan
dalam penanganan kedua kasus tersebut. Pada kasus Gayus, aparat hukum dengan
mudah melepaskan Gayus pergi berlibur ke luar negeri sedangkan pada kasus nenek
Minah, aparat hukum sama sekali tidak mau menenggang dan mengurangi tuntutan
hukuman kepadanya. Kenapa aparat hukum berlaku demikian ? Apa lagi alasannya
kalau bukan disuap. Sepertinya, upaya suap menyuap dalam peringanan kasus hukum
masih mendarah daging pada beberapa pihak di negeri ini.
Tidak
hanya Gayus, tetapi Nazarudin, anggota DPR seperti Angelina Sondakh, bahkan
menteri olahraga, Andi Malaranggeng pun ikut serta menambah daftar koruptor di
negeri ini terkait kasus hambalang dan wisma atlet. Saya, sebagai anak muda
bangsa, merasa bahwa hal ini memberikan contoh buruk kepada saya dan masyarakat
lainnya. Bagaimana tidak? Pihak yang kita percayakan untuk membangun negeri
ini, malah menjatuhkan harga diri mereka sendiri. Hanya untuk memuaskan nafsu
pribadinya. Mereka enggan bertoleransi dengan
dengan masyarakat. Padahal masih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli
kebutuhan pokok apalagi kebutuhan sekunder.
Di
NTT, 1 dari 5 balita meninggal akibat diare. Mereka mengidap penyakit tersebut
karena kurangnya ketersediaan air bersih. Apakah hal itu tidak cukup utuk
menyadarkan hati pejabat – pejabat yang korupsi? Seharusnya, mereka bisa bersikap
adil. Mereka seharusnya memakai uang negara tersebut untuk menyejahterakan
masyarakatnya, seperti di NTT itu. Kemudian, hendaklah mereka menanamkan sifat
jujur kepada diri mereka masing-masing. Dengan adanya sikap adil dan jujur,
semoga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya. Tidak ada
lagi masyarakat yang didzalimi akibat ulah nakal tersebut, yang selama ini
ramai berkoar di televisi.
